DETIK 1 ACEH – Ribuan warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pemuka (Gemuka) memadati halaman Kantor Bupati Aceh Singkil, Senin (8/6/2026). Mereka datang untuk menagih kepastian realisasi bantuan Jatah Hidup (Jadup) dan dana stimulan bagi korban banjir tahun 2025–2026 yang hingga kini belum kunjung diterima masyarakat.

Aksi yang dipimpin Koordinator Lapangan Buyung Sanang Manik dan Rasuluddin Malau itu berlangsung dinamis. Massa menilai proses penyaluran bantuan berjalan lamban dan terkesan berlarut-larut, sementara warga terdampak masih berjuang memulihkan kondisi ekonomi pascabencana.

Dalam orasinya, massa mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil agar tidak hanya menunggu keputusan pusat, tetapi juga aktif memperjuangkan percepatan pencairan bantuan yang dinilai sangat dibutuhkan masyarakat.

Situasi sempat memanas ketika Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon, yang awalnya hendak menemui massa, memilih kembali masuk ke dalam kantor. Keputusan tersebut memicu reaksi peserta aksi yang menunggu penjelasan langsung dari orang nomor satu di Aceh Singkil itu.

Namun, Safriadi Oyon kemudian memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut bukan karena menghindari massa, melainkan adanya peserta yang dinilai bukan bagian dari rombongan resmi aksi.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah berupaya maksimal memperjuangkan bantuan tersebut ke pemerintah pusat.

"Kami sudah mengusulkan lebih dari 8.000 data masyarakat terdampak ke pemerintah pusat. Namun saya tidak bisa menandatangani jaminan bahwa dana Jadup tahap dua akan cair dalam 30 hari. Proses itu berada di tingkat kementerian dan di luar kewenangan daerah. Saya tidak ingin memberikan janji palsu kepada masyarakat," tegas Safriadi di hadapan peserta aksi.

Data Sudah Dikirim ke Pusat

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial Aceh Singkil, Ali Hasmi Pohan, didampingi Kepala Pelaksana BPBD Aceh Singkil, H. Alhusni, menjelaskan bahwa seluruh proses pendataan di tingkat daerah telah diselesaikan.

Menurutnya, verifikasi dilakukan secara door to door dengan melibatkan aparatur desa dan camat guna memastikan data penerima bantuan benar-benar valid.

"Data sudah kami kirimkan ke pemerintah pusat. Saat ini kami tinggal menunggu hasil verifikasi dan keputusan dari kementerian terkait," ujar Ali Hasmi.

Aksi unjuk rasa tersebut mendapat pengawalan ketat dari personel Polres Aceh Singkil, Kodim 0109/Aceh Singkil, serta Satpol PP guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif. (Rz)